JAKARTA – Majalahcsr. Salah satu topik yang banyak didiskusikan saat ini adalah rencana DPR melalui Komisi VIII untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disingkat TJSP. Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi VIII DPR-RI, Ledia Hanifa Amaliah, alasan utama lahirnya insiatif RUU ini adalah karena perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan CSR belum diberdayakan secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat belum memuaskan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Abdul Malik Haramain, dalam kunjungannya di Kabupaten Probolinggo, (9/8/2016) menyatakan bahwa semua fraksi di Komisi VIII DPR-RI sepakat dengan hal ini. Hanya saja menurutnya, saat ini masih ada perdebatan tentang besaran dana CSR pertahun yang harus dikeluarkan. “Perdebatannya antara 1,5 – 2,5 persen pertahun dari keuntungan perusahaan setelah dipotong pajak,” kata Malik.

Rencana ini bukannya tanpa penolakan. Para praktisi dan akademisi di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan umumnya menolak kehadiran undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan, umumnya, sebagaimana dirangkum oleh para peneliti di Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Setidaknya terdapat lima alasan yang kuat untuk menolak RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), yang merupakan terjemahan dari corporate social responsibility (CSR) yang kini sedang dalam proses legislasi awal di Parlemen.

Lima alasan tersebut bersifat reduksionistik, potensi moral hazards yang tinggi, sudah banyak regulasi yang mengatur beragam aspek terkait CSR, tambahan beban yang dapat membahayakan daya saing perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan bukan merupakan jalan terbaik dalam mempromosikan CSR.

Tidak kurang dari sebelas asosiasi perusahaan terkait CSR telah menyampaikan penolakan mereka secara terbuka, ke-11 organisasi tersebut yaitu KADIN Indonesia, APINDO, Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk Pencapaian SDGs, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indonesia Business Links (IBL), Komite Nasional Kebijakan Governance, Indonesia CSR Society, Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dan Corporate Forum for Community Development (CFCD) yang tergabung dalam Forum Lintas Pemangku Kepentingan Tanggung Jawab Sosial (FLPTJS) menyampaikan beberapa pandangan berikut.

Kesalahan pertama adalah perspektif yang melihat bahwa tanggung jawab sosial, hanya dimiliki Perusahaan. Sementara sesungguhnya tanggung jawab tersebut melekat baik kepada semua individu dan organisasi lainnya, termasuk rumahtangga, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah dan bahkan negara. Hal diperburuk dengan diskusi yang melihat CSR hanya semata sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Kedua, konsensus tentang pengertian “Tanggung Jawab Sosial” telah ada dan sudah diterima secara global oleh organisasi perusahaan, organisasi non-pemerintah, serta organisasi pemerintahan sebagai “panduan” mendorong praktik-praktik TJS, yang dituangkan dalam ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial (TJS), yang memberikan panduan praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang melingkupi tujuh prinsip (Akuntabilitas, Transparensi, Perilaku Etis, Penghormatan kepada Pemangku Kepentingan, Kepatuhan terhadap Hukum, Penghormatan kepada Norma Internasional, dan Penegakkan HAM) dan tujuh Subjek Inti TJS (Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik Operasi yang Adil, Isu-isu Konsumen, serta Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat). Di Indonesia, panduan ini telah diadopsi dan ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nama SNI ISO 26000: 2013 dengan SK no 64/KEP/BSN/4/2013.

Ketiga, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang secara substansi telah mengatur TJS, baik bagi organisasi perusahaan, LSM dan pemerintah. Sebagian besar TJS Perusahaan bahkan telah tercakup dalam regulasi yang masih berlaku saat ini, di antaranya adalah:

  • UU no 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
  • PP no 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan Terbatas
  • UU no 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  • UU no 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
  • UU no 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • UU no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • UU no 25/2007 tentang Penanaman ModalPermen BUMN no PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana diubah dengan Permen BUMN no PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”).

Keempat, dengan kecenderungan yang disampaikan dalam beragam berita untuk sekadar mengatur sumberdaya finansial perusahaan, atau mengatur tambahan kontribusi perusahaan bagi masyarakat, RUU TJSP dapat menjadi tambahan beban bagi perusahaan di tengah kondisi perekonomian yang sulit. RUU TJSP dapat dipastikan akan menjadi beban ‘pajak baru‘, berpotensi mengurangi daya saing industri nasional, serta merupakan disinsentif bagi investasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang sudah lama beroperasi boleh jadi akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya, sementara perusahaan yang baru mau melihat kemungkinan berbisnis di Indonesia akan melihatnya sebagai hambatan tambahan. Hal ini bisa membawa dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Bila disetujui, RUU TJSP akan bertentangan dengan upaya perbaikan ease of doing business Indonesia dari urutan ke-109 ke-40 sebagaimana diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dengan upaya-upaya seperti penyederhanaan perijinan, pembatalan sekitar 3.500 Perda, pembentukan pelayanan perijinan terpadu, pengumuman 13 paket kebijakan ekonomi, dan upaya promosi investasi asing di Indonesia. Kalau beban ekonomi perusahaan ditambah, apalagi dalam kondisi yang sulit, maka kemampuan perusahaan untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan yang benar bisa menurun, dan akibatnya kinerja sosial dan lingkungan pun melorot.

Kelima, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni Transparancy (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independency (kemandirian), dan Fairness (kewajaran, kesetaraan) sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendorong penyelenggaraan TJS perusahaan. Indonesia sudah memiliki cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur kinerja minimum TJS Perusahaan serta pengungkapannya, meski kualitasnya masih sangat beragam. Laporan tahunan perusahaan misalnya masih jauh dari memadai (terutama pada aspek sosial dan lingkungan) dan hanya diwajibkan bagi perusahaan terbuka saja dan belum cukup dikritisi oleh para pemilik saham perusahaan sebagai bagi penting penilaian kinerja perusahaan terbuka tersebut.

Karenanya, penguatan GCG dan perbaikan serta penegakkan atas regulasi yang sudah ada adalah cara yang lebih baik untuk mendorong perusahaan menjalankan TJS-nya. Hal ini juga sesuai dengan SNI 26000 2013 yang menekankan bahwa Tata Kelola Organisasi adalah salah satu Subjek Inti TJS namun juga merupakan dasar bagi pelaksanaan Subjek Inti lainnya.

Para pelaku dunia usaha umumnya mengharapkan pemerintah melihat CSR tidak semata sebagai instrumen pembiayaan pembangunan namun sebagai upaya perbaikan proses bisnis dan jaminan keberlanjutan perusahaan. Jika dirasakan praktiknya masih kurang memadai, jalan tengah diberikan Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, menurutnya Indonesia dapat mengembangkan instrumen soft law yang dapat membantu Pemerintah dan dunia usaha sendiri dalam menjalankan konsep dapat dibuat oleh KADIN, Asosiasi Pengusaha lain. Instrumen ini dapat mengisi kekosongan hukum tentang TJSL dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha.

Sumber: Teguh Mudjiyono, CSRA, Senior Consultant at Amerta Social Consulting