Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial saat ini menjadi salah satu hal yang penting bagi perusahaan dan juga praktisi public relations (PR). Bahkan kabarnya, naiknya branding perusahaan dan gengsi direksi atau sekretaris perusahaan juga tergantung dari pelaksanaan CSR yang berhasil memenangkan award. Entah benar atau tidak, namun maraknya ajang penghargaan CSR saat ini dapat menjadi salah satu indikasi hal tersebut.

Terlepas dari tepat atau tidaknya CSR sebagai strategi branding, perusahaan perlu memahami konsep dan konteks CSR serta “posisi” CSR dalam tatanan hukum di Indonesia. Hal ini penting karena terkait erat dengan risiko-risiko bisnis yang muncul sebagai konsekuensi regulasi CSR.

Tulisan ini akan membahas regulasi CSR berdasarkan status terakhir per akhir 2016, khususnya yang terkait dengan RUU CSR yang telah disusun oleh DPD-RI. Selain itu tulisan ini akan menyajikan juga sedikit perbandingan dengan regulasi CSR di India. Sejauh ini Indonesia dan India merupakan dua negara di dunia yang secara serius menjadikan CSR sebagai undang-undang.

 Perjalanan Regulasi CSR di Indonesia

Sejak tahun 2007, CSR yang disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai kewajiban perusahaan. Mulai saat itu, CSR menjadi “keharusan” dan dianggap sebagai hak masyarakat. Tuntutan ini bagai pisau bermata dua; perusahaan dapat memanfaatkan CSR dan sekaligus menjadi beban tambahan karena pengucuran dana CSR dianggap keharusan.

Lima tahun setelahnya, Pemerintah mengeluarkan PP No.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas. Terbitnya PP No.47/2012 menambah daftar regulasi CSR yang ada di Indonesia, selain perda-perda CSR yang diterbitkan oleh berbagai daerah, pasca lahirnya UU No.40/2007. Meski isi PP No.47/2012 secara substansi tidak “menggigit” dan memberi keleluasaan kepada perusahaan, tekanan terhadap perusahaan untuk memberikan dana CSR atau melakukan program CSR pada kenyataannya terus menguat.

Upaya memperkuat legalitas CSR di Indonesia terus dilakukan. Hingga akhir tahun 2016, DPR dan DPD-RI telah menyusun RUU CSR yang berbeda http://www.kompasiana.com/syamsuddinradjab/perbandingan-ruu-csr-versi-dpr-dan-dpd-2016_58d454b7747e613b5ec08efb

Upaya ini didukung Kemensos yang terlibat bersama Komisi III DPRmenyusun RUU CSR, dengan harapan perusahaan dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan  http://economy.okezone.com/read/2011/12/13/320/541873/atasi-kemiskinan-kemensos-susun-draf-ruu-csr dan http://jambi.tribunnews.com/2016/09/18/kemensos-minta-bahas-dana-wajib-csr

Di sisi lain, DPD-RI sempat mengadakan studi banding ke beberapa negara untuk mempelajari regulasi CSR.

Konsep Tanggung Jawab Sosial: Perilaku Organisasi

Pada tatanan global dan juga di Indonesia, definisi tanggung jawab sosial atau social responsibility pada umumnya mengacu pada dokumen ISO 26000 Guidance for Social Responcibility, yaitu “Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships”.

Ada tiga hal penting yang digarisbawahi, yaitu responsibility of an organization (tanggung jawab organisasi), impact (dampak) dan transparent and ethical behaviour (perilaku yang transparan dan beretika). Pertama, tanggung jawab sosial diperuntukkan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi  semua organisasi termasuk juga pemerintah dan organisasi nirlaba. Kedua, tanggung jawab sosial fokus pada penanganan dampak yang ditimbulkan, dalam hal ini meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Ketiga,tanggung jawab sosial dijalankan “melalui perilaku yang transparan dan beretika”, dalam hal ini tentunya perilaku organisasi dan individu di dalamnya.

Dari hal tersebut di atas, maka banyak pertanyaan yang muncul terkait regulasi CSR di Indonesia. Mengapa hanya sektor usaha yang wajib bertanggung jawab sosial? Jika tanggung jawab sosial menekankan pada dampak yang ditimbulkan, bagaimana perusahaan dapat mengentaskan kemiskinan? Bukankah kemiskinan merupakan dampak dari berbagai faktor, termasuk korupsi dan kebijakan pemerintah yang dapat memicu kemiskinan namun di luar kewenangan perusahaan? Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah kita meregulasi “perilaku” organisasi? Sejauh mana transparansi dan etika dapat diregulasi?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perilaku” didefiniskan sebagai “tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan” ( http://kbbi.web.id/perilaku). Dalam bahasa Inggris, “behaviour” didefinisikan sebagai “the way someone behaves” (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/behaviour). Dengan pemahaman definisi tersebut, bisakah kita meregulasi “tanggapan atau reaksi” organisasi atau individu didalam organisasi?

Untuk mempertegas pemahaman tentang tanggung jawab sosial, kita juga perlumelihat karakteristik ISO 26000. Dokumen ISO 26000 secara jelas menyatakan diri sebagai “guidance”, bukan “guidelines”. Perbedaannnya terletak pada “tingkat kepatuhan” terhadap panduan. “Guidance” bersifat rekomendasi, sedangkan “Guidelines” berisi klausul-klausul persyaratan yang harus dipenuhi.

Hal tersebut diperkuat oleh ciri ISO 26000 lainnya, yaitu penggunaan kata “should”, bukan “shall” di dalam dokumen. Ini jelas tertulis pada dokumen ISO 26000 Guidance for Social Responsibility, khususnya Box 1,yaitu (kata-kata penting digarisbawahi oleh penulis):

This International Standard contains no requirements and therefore the word “shall”, which indicates a requirement in ISO language, is not used. Recommendations use the word “should”. In some countries, certain recommendations of ISO 26000 are incorporated into law, and are therefore legally required.

 The word “may” is used to indicate that something is permitted. The word “can” is used to indicate that something is possible, for example, that an organization or individual is able to do something.

An International Standard providing guidance does not contain requirements but may contain recommendations.

Jadi jelas, jika mengikuti konsep tanggung jawab sosial dalam ISO 26000, maka tanggung jawab sosial sebagai perilaku organisasi bukanlah suatu objek yang patut diregulasi atau diatur melalui undang-undang. Ini juga yang menjadi alasan ISO 26000 tidak menggunakan mekanisme sertifikasi.

Setelah kita memahami konsep tanggung jawab sosial sebagai perilaku organisasi, selanjutnya kita perlu memahami struktur ISO 26000 yang memiliki tujuh core subject. Organizational governance atau tata kelola organisasi menjadi landasan utama bagi pelaksanaan ke-enam core subjectlainnya (lihat diagram berikut).Kemudian ke-enam core subject lainnya merupakan isu yang sangat relevan dengan perilaku organisasi.

Di Indonesia, banyak sekali regulasi yang sebenarnya sudah terkait atau bahkan sejalan dengan core subject ISO26000. Indonesia antara lain memiliki UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.7/2014 tentang Perdagangan, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.28/2014 tentang Hak Cipta yang seluruhnya terkait core subject ISO 26000.

Masih banyak undang-undang terbaru serta turunannya seperti Keppres, Kepmen, PP dan Perda yang terkait core subject ISO26000, ditambah lagi panduan-panduan lain seperti Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Adanya regulasi-regulasi tersebut tentunya dipahami oleh dokumen ISO 26000, seperti yang dinyatakan dalam Box1, yaitu “In some countries, certain recommendations of ISO 26000 are incorporated into law, and are therefore legally required”. Jadi, seberapa tepat dan efektifkah UU CSR? Terutama ketika sudah banyak regulasi yang terkait dengan core subject ISO 26000 di Indonesia?

Dari ke-enam core subject ISO 26000, satu core subject yang masih menjadi perdebatan penting atau tidaknya diatur dalam regulasi adalah “Community Involvement and Development”. Bagian ini berisi rekomendasi mengenai pendekatan terhadap masyarakat serta keterlibatan dalam pengembangan masyarakat. Dalam persepsi awam masyarakat, pada bagian inilah yang dimaksud dengan “program CSR”, “bantuan CSR” atau pemberian “dana CSR”.

Apakah hal ini bersifat wajib (mandatory) atau sukarela (voluntary)? Bukankah ini tugas utama pemerintah? Bukankah perusahaan sudah membayar pajak, yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Untuk menjawab hal tersebut, maka kita dapat melihat situasi yang terjadi di India.

 Regulasi CSR di India: Mandatory dan Voluntary dalam CSR

Pada bulan Juli tahun 2011, Pemerintah India melalui Ministry of Corporate Affairs menerbitkan National Voluntary Guidelines on Social, Environmental & Economic Responsibility of Business. Dokumen ini merupakan panduan yang bersifat voluntary dan berisi sembilan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.

Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek tata kelola, produk dan jasa, ketenagakerjaan, pemangku kepentingan, hak asasi manusia, lingkungan, advokasi kebijakan, pembangunan inklusif, dan pelanggan. Isinya secara umum sejalan dengan ISO 26000 yang disesuaikan dengan situasidi India.

Kemudian pada tahun 2013, tanggung jawab sosial diatur dalam undang-undnag di India, yaitu melalui Companies Act 2013, Section 135 & Schedule VII. Regulasi tersebut disahkan oleh parlemen pada tanggal 30 Agustus 2013.

Dengan mengacu pada Section 135, Ministry of Corporate Affair mengeluarkan Companies Corporate Social Responsibility Policy Rules pada tanggal 24 Februari 2014. Selanjutnya, regulasi CSR di India mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2014.

Regulasi CSR di India bertujuan mendorong korporasi besar untuk terjun langsung membantu masyarakat. Hal ini tercermin pada kriteria minimum yang wajib menjalankan CSR di India, yaitu net worth minimum USD100 juta, turnover minimum USD200 juta, atau net profit USD1 juta. Bagaimana dengan Indonesia?

PP No.47/2012 mensyaratkan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam bagian Penjelasan atas PP No.47/2012, “terkait” dapat diartikan “mengelola dan memanfaatkan” sumber daya alam, atau “berdampak” pada sumber daya alam. Bagaimana batasannya? Toh semua kegiatan perusahaan digerakkan oleh sumber daya alam.

RUU CSR versi DPD-RI bagi penulis justru lebih menyeramkan lagi, karena semua jenis organisasi termasuk yayasan dengan aset Rp1 miliar dan karyawan minimum 20 orang wajib melaksanakan kegiatan CSR. Akan ada puluhan bahkan ratusan ribu organisasi yang wajib mengadakan kegiatan CSR, termasuk salon-salon kecantikan dan sekolah-sekolah luar biasa yang memiliki ruko atau bangunan sekolah sendiri wajib melakukan CSR.

Bayangkan jika sebuah perusahaan mendonasikan laboratorium dengan biaya Rp1 miliar ke sebuah yayasan sekolah, maka yayasan tersebut wajib melakukan kegiatan CSR. Hal ini akan memberatkan.

Kemudian, regulasi CSR di India setidaknya menekankan pada tiga hal. Pertama, CSR sebagai kebijakan perusahaan. Kedua, CSR sebagai sebuah kegiatan atau program. Kemudian, yang ketiga adalah CSR sebagai komponen penting perusahaan.

Hal ini ditegaskan dalam Section 135 yang mengatur peran Komite CSR untuk merencanakan kebijakan dan kegiatan CSR serta memonitor pelaksanaannya. Direksi berperan menjalankan dan melaporkan kegiatan CSR. Bagaimana hal ini diatur oleh PP No.47/2012 atau RUU CSR versi DPD-RI?

Baik PP No.47/2012 maupun RUU CSR versi DPD-RI tidak menyinggung tentang kebijakan CSR di perusahaan. Komite CSR tidak diatur dalam PP No.47/2012 sedangkan RUU CSR versi DPD-RI menyatakan bahwa fungsi Komite CSR dapat diganti dengan Unit TJSL. Sebaliknya, peran direksi tidak dinyatakan secara eksplisit di RUU CSR versi DPD-RI sedangkan PPNo.47/2012 menegaskan peran direksi untuk merencanakan dan melaksanakan program CSR sesuai dengan persetujuan Komisaris atau RUPS.

Selanjutnya, hal yang menarik dari Section 135 adalah tidak meninggalkan sifat voluntary dalam regulasi CSR meski India mewajibkan perusahaan mengalokasikan 2% dari laba bersihnya untuk CSR. Section 135 membolehkan perusahaan tidak memenuhi ketentuan minimum dana CSR asalkan dapat menjelaskan melalui laporan perusahaan atau website.

Di Indonesia, aspek voluntary terlupakan dalam regulasi CSR. Meski PP No.47/2012 dan RUU CSR versi DPD-RI tidak mensyaratkan minimum persentase dana CSR, namun mengeluarkan dana CSR menjadi keharusan. Tidak ada jalan keluar bagi perusahaan. Kondisi ini juga membuka peluang bagi perda-perda CSR untuk menetapkan minimum persentase dana CSR.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebelum memberi kesimpulan dan rekomendasi, penulis menyampaikan sebuah ilustrasi mengenai CSR. Perusahaan X yang berlokasi di tengah perkotaan telah melakukan pemetaan sosial (social mapping) dan menemukan tidak ada satu pun dampak negatif yang dikeluhkan masyarakat.

Berada di tengah kota, masyarakat sekitar Perusahaan X sangat lah sejahtera. Semua kebutuhan telah dipenuhi. Tepat kah mewajibkan Perusahaan X untuk melakukan program CSR? Jika pada akhirnya melakukan kegiatan filantrofi, apakah tepat menjadi mandatory?

Ilustrasi kedua, Perusahaan Y yang berlokasi di wilayah kabupaten yang tertinggal. Dengan dana besar yang dimiliki, Perusahaan Y mengeluarkan dana CSR untuk pembangunan wilayah. Hal ini memperkuat keberadaan dan otoritas Perusahaan Y, sehingga secara tidak sadar dapat mengarahkan kebijakan pemerintah kabupaten untuk kepentingan Perusahaan Y.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur, operasional pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut tergantung dari bantuan Perusahaan Y. Tepat kah Perusahaan Y melakukan program CSR? Jika pada akhirnya menyebabkan Perusahaan Y memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan pemerintah?

Pembahasan yang cukup panjang dan mendalam serta kedua ilustrasi tersebut diharapkan dapat membantu pembaca memahami kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan pada bagian ini.

Pertama, tanggung jawab sosial atau social responsibility tidak tepat diregulasi karena secara konsep merupakan perilaku organisasi. Jika ingin mendorong perusahaan untuk bertanggungjawab sosial, sebaiknya mengkaji dan memperkuat seluruh regulasi yang ada di Indonesia yang sudah ada dan terkait core subject ISO 26000, bukan dengan menerbitkan UU CSR.

Kedua, regulasi CSR dalam konteks pemberdayaan masyarakat sebaiknya dibuat secara strategis dan sektoral. Hal ini perlu diikuti dengan keterlibatan perusahaan dalam penyusunan regulasi sehingga terbentuk komitmen yang kuat bagi perusahaan untuk menjalankannya.

Sebagai contoh, misalnya pemerintah dan industri elektronik setuju penggunaan tenaga kerja lokal minimal 90%. Bagi perusahaan yang berada di wilayah dengan kualitas pendidikan masyarakat rendah, dapat melaksanakan program pendidikan sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja berkualitas yang siap direkrut perusahaan secara bertahap.

Ketiga, CSR dalam konteks filantrofi seperti bantuan dan pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak diregulasi dan bersifat voluntary. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan dan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usahanya.

Pemerintah yang bertugas melakukan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Di luar itu, skema PPP (public private partnership) dapat dimanfaatkan.

Keempat, pemahaman tentang CSR di Indonesia khususnya di kalangan pemerintah dan pembuat kebijakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Salah satunya adalah pemahaman CSR sebagai upaya mengentaskan kemiskinan sangat lah tidak tepat karena banyak faktor lain di luar wewenang perusahaan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Kemudian CSR juga tidak hanya soal program, tetapi juga pendekatan perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi risiko ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap kegiatan usahanya secara terintegrasi.Ini tentunya mencakup kebijakan CSR, produk dan jasa, operasional, serta sistem dan prosedur.

Kelima, atau yang terakhir, sesuai definisinya, social responsibility atau tanggung jawab sosial dilaksanakan untuk mendukung common goals yaitu sustainable development goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Di sini lah seharusnya peran utama pemerintah dan pembuat kebijakan, yaitu mengadopsi SDGs dalam berbagai strategi dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Perusahaan-perusahaanakan menyesuaikan upaya-upaya CSR mereka sejalan dengan kebijakan pembangunan tersebut. Sinergi ini lah yang ditunggu-tunggu di Indonesia.

Sumber: SEMERDANTA PUSAKA, Redaktur Ahli MajalahCSR.id, Tenaga Ahli dan Pengamat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)