JAKARTA – Kelompok pekerja baru yang terkena dampak dari ekonomi digital, membutuhkan kehadiran dari pihak lain untuk memastikan mereka tidak rentan dari risiko sosial dampak dari kecelakaan kerja.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, saat menjadi  pembicara dalam forum International Association of Industrial Accident Boards and Comissions (IAIABC) 103rd Convention di Portland, Oregon, Amerika Serikat, awal pekan lalu.

Dalam siaran persnya, Agus sebagai Chairman dari Asian Workers Compensation Forum (AWCF), atau organisasi penyelenggara jaminan kecelakaan kerja kawasan Asia, Sabtu (8/10/2017) menjelaskan,  Kelompok pekerja ini baru saja mulai memperbaiki perekonomiannya, namun mereka umumnya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Karena itu, lanjutnya,  para penyelenggara jaminan sosial harus berusaha menarik mereka ke dalam sistem jaminan sosial, tentunya dengan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti melibatkan pihak lain dalam pembiayaan iuran.

Dicontohkannya, seperti di Indonesia, para tukang ojek sekarang dapat menjadi driver ojek online dengan penghasilan yang lebih baik, sehingga derajat kehidupannya meningkat. Namun disisi lain, mereka masih rentan untuk kehilangan kesejahteraannya jika mengalami risiko yang terkait pekerjaannya, seperti mengalami kecelakaan kerja.

“BPJS Ketenagakerjaan telah memperkenalkan sistem crowdfunding untuk donasi pembayaran iuran para pekerja tidak mampu atau rentan sebagai bentuk intervensi sosial sampai mereka mandiri, melalui Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran),” jelas Agus.

GN Lingkaran tersebut telah berhasil menggerakkan​ dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan untuk membiayai jaminan sosial ketenagakerjaan untuk ratusan ribu pekerja rentan di Indonesia.

“GN Lingkaran hanya permulaan, dilakukan dengan pendekatan voluntary atau sukarela. Tapi untuk lebih meningkatkan lagi cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja rentan, dibutuhkan inisiatif yang lebih kuat dalam bentuk penyesuaian regulasi internasional” jelas Agus.

Agus menambahkan setiap negara pasti memiliki keterbatasan untuk langsung membiayai pelaksanaan jaminan sosial, karena akan membebani keuangan negara. Untuk itu dana CSR dari korporasi, dapat menjadi salah satu alternatif utama pembiayaan jaminan sosial di seluruh dunia. Namun diperlukan landasan hukum internasional yang kuat untuk mengatur hal tersebut.

Sebagai informasi penggunaan dana CSR secara internasional distandarisasi dalam ISO 26000.

“Kami mengusulkan penyesuaian ISO 26000 untuk pemanfaatan CSR bagi iuran jaminan sosial secara mandatory. Sehingga menjadi acuan Internasional bagi seluruh negara untuk mengaplikasi aturan terkait pembiayaan jaminan sosial dari dana CSR”, tambah Agus

Agus berharap inisiatif yang diperkenalkannya ini akan membantu negara-negara untuk menjawab tantangan pelaksanaan jaminan sosial,  sehingga perlindungan bagi seluruh pekerja rentan di dunia akan tercapai.

Sumber: poskotanews.com