SUBANG – Realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) sudah lama sering menuai kontroversi. Belakangan pembangunan taman alun-alun dari dana CSR juga menuai permasalahan. Akhirnya Pemkab dan DPRD mewacanakan akan membuat Perda CSR. Tujuannya agar pemanfaatan dana CSR lebih maksimal dan terasa oleh masyatakat.

Tapi rencana membuat Perda CSR justru dipandang kurang tepat. Pakar CSR Sudaryoko menegaskan, bahwa CSR bukan merupakan suatu kewajiban tapi kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Apalagi jika diatur dalam Perda akan berimbas pada konsekuensi hukum.

Menurutnya, penyaluran CSR saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

“Tidak bisa dimasukkan Perda, CSR itu sebaiknya bersinergi. Antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Bukan uangnya dikelola pemerintah, tetap yang mengerjakan adalah perusahaan nanti dibantu pemerintah, diberi kemudahan-kemudahan,” tuturnya, Senin (28/8).

Dalam teknisnya kata Dia, pemerintah daerah bisa mengusulkan program apa yang harus dibantu oleh dana CSR berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan tetap oleh perusahaan, bisa secara langsung atau tender.

“Misalkan yang lebih dari Rp500 juta itu harus tender oleh perusahaan. Nanti pemerintah mengawasi dan membantu pelaksanaannya. Bukan uangnya diambil,” tandasnya.

Kepala humas di salahsatu perusahaan BUMN itu mengakui, saat ini banyak dibentuk Forum CSR tetapi yang harus diutamakan adalah konsep partisipatory. Dilaksanakan atas dasar keinginan masyarakat. Melalui proses social mapping yang dilakukan perusahaan dan pemerintah. “Didasarkan pada riset, apa yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Terpisah, staf ahli Komisi IX DPR RI R. Saddam Al-Jihad menambahkan, saat ini rancangan UU CSR sudah ada, tapi belum masuk prioritas Prolegnas. Namanya UU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Menurutnya, memungkinkan saja daerah membuat Perda, tapi dasar peraturan lebih tinggi bisa merujuk pada Permen K3S Pertambangan atau UU PT.

“Undang-undangnya memang sampai sekarang belum ada. Ada perbedaan paradigma CSR antara di Indonesia dengan luar negeri. Kalau di luar sudah berjalan tanpa regulasi hukum, sifatnya filantrofi. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke mandatory, melalui undang-undang,” tegasnya.

Tetapi Dia mengakui, bisa saja ada kekhawatiran jika muncul Undang-Undangan TJSP. Yaitu muncul nominal atau prosentase keharusan dalam menyalurkan CSR. Tapi alumni UI Magister Kajian CSR itu memprediksi, tidak akan muncul angka secara spesifik. Undang-undang tersebut akan lebih tepat untuk perusahaan yang mengelola sumber daya alam atau mengambil hasil bumi.

“Kemungkinan akan ada cluster atau perbedaan. Kalau perusahaan pertambangan keuntungannya sangat besar. Daerah juga punya otoritas otonomi daerah, tentu perusahaan di daerah harus mengikuti regulasi di daerah. Dalam hal ini sebenarnya penting juga ada CSR Watch misalnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) berencana akan menginventarisir potensi CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Subang. Selama ini pihaknya menilai, mekanisme penyaluran CSR belum jelas dan tidak maksimal. “Dalam waktu dekat kita akan petakan potensi CSR,” pungkasnya.

Bahkan DPRD menilai, dengan tidak adanya aturan, penyaluran CSR bisa saja fiktif. Dengan adanya Perda akan lebih transparan. “Jika diperdakan maka akan jelas mekanismenya,” ujar Ketua Fraksi PKS Asep Hadian.(man/ygo)

Sumber: pasundanekspres.com