JAKARTA — Pemerintah secara resmi telah memasukkan unsur tanggung jawab sosial korporat (Corporate Social Responsibility/CSR) ke dalam komponen biaya-biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah (cost recovery). Namun, masuknya komponen CSR ini hanya akan ditanggung pemerintah jika aktivitas hulu migas sudah memasuki masa eksploitasi.

Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Parulian Sihotang menjelaskan, masuknya biaya CSR ke dalam cost recovery didasarkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 yang diteken Presiden Joko Widodo tanggal 19 Juli 2017 silam. Menurutnya, pembebanan CSR kepada kas negara dibutuhkan untuk mengurangi ketegangan antara investor dengan masyarakat sekitarnya.

“Dana CSR sekarang bisa masuk cost recovery, ini mengurangi tensi yang selalu terjadi di lapangan,” ujar Parulian di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (19/7).

Ia menjelaskan, komponen CSR pada masa eksploitasi sempat masuk komponen cost recovery. Namun, setelah PP Nomor 79 Tahun 2010 diterbitkan, hal tersebut hanya berlaku bagi CSR selama masa eksplorasi yang nanti dibayar ketika blok migas itu mulai berproduksi.

Meski terdapat potensi penambahan cost recovery yang perlu dibayar, pemerintah tak merasa keberatan. Sebab, uang CSR dalam bentuk cost recovery diharapkan bisa memberikan efek pengganda berkali-kali lipat jika proyek migas berhasil jalan.

Ia mencontohkan beberapa kasus di mana masyarakat setempat menolak kehadiran investasi yang berujung pada pembengkakan biaya operasional yang perlu dibayar KKKS. Dana CSR menurut dia, dapat digunakan untuk community development. Dengan demikian, jika pemerintah tidak memperbolehkan cost recovery maka akan ada kerugian operasional yang timbul.

“Banyak daerah yang tidak mengizinkan produksi dan eksplorasi, sehingga banyak yang menutup sumur. Kami yakin, biaya yang dikeluarkan pemerintah akan lebih sedikit dibanding tambahan penerimaan yang didapatkan nantinya,” imbuh Parulian.

Selain biaya CSR, pemerintah juga menambah dua item terkait biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah, yakni biaya pemrosesan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dan juga pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) karyawan yang diberikan sebagai bagian dari tunjangan.

“Tapi, tentu saja ini bisa berlaku jika kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) yang ditandatangani sebelum keluarnya beleid ini, mengajukan amandemen kontrak. Kalau tetap berdasarkan kontrak sebelumnya, tentu pengeluaran perusahaan atas tiga poin ini tidak bisa dikembalikan pemerintah,” imbuh Parulian.

Hingga semester I tahun ini, cost recovery yang sudah dikeluarkan sebesar US$4,87 miliar. Realisasi itu mencapai 46,03 persen dibanding pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar US$10,58 miliar.

Sumber: cnnindonesia.com