3402841470

BANGKOK – Penerapan  good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik digadang-gadang jadi kunci sukses bisnis di abad 21. Akan tetapi, bagian mana yang harus jadi fokus usaha?

“Tata kelola perusahaan yang baik dikatakan berhasil terwujud bila sebuah perusahaan bisa membuat bisnisnya berkelanjutan,” ujar. Secretary General Securities and Exchange Commission Thailand, Rapee Sucharitakul, di Bangkok, Thailand, Jumat (2/6/2017).

Artinya, lanjut Rapee, perusahaan sebagai korporasi tak hanya memanfaatkan peluang ekonomi dengan meraup untung saja.

Korporasi, kata dia, juga harus punya tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya, sehingga operasional perusahaan bisa terus berkelanjutan.

“Untuk merealisasikannya, kita (perusahan) harus kembali pada filsafat kecukupan ekonomi,” ujar Rapee di depan forum International CSR Summit (ICS) 2017.

Di hadapan ratusan pemimpin bisnis, khususnya mereka yang berada di belakang ide tanggung jawab sosial perusahaan, Rapee mengupas filosofi kecukupan yang dia maksud.

Rapee menuturkan, filosofi kecukupan ekonomi atau Sufficient Economy Philosophy (SEP) sudah populer di Thailand. Sistem itu bahkan merupakan fondasi ekonomi di Negeri Gajah Putih dan sudah diterapkan selama beberapa dekade.

Menurut Rapee, SEP dicetuskan oleh mendiang Raja Bhumibol Adulyadej. Dalam filosofi itu, semua hal yang terkait keputusan ekonomi di negaranya akan dilandaskan pada asas kecukupan.

Karenanya, kata Rapee, perusahaan tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi sesama dan menyia-nyiakan Sumber Daya Alam (SDA).

Perusahaan di Thailand, ujar dia, akan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat terlebih dahulu sebelum berpikir dan melakukan ekspor.

Rapee pun bertutur, perusahaan di Thailand tidak menelan mentah-mentah konsep usaha global.

Di sana, perusahaan akan mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal dan kecukupan semua lapisan masyarakat setempat.

“Data Corporate Governance Watch 2016 menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan makro Thailand berada pada nilai yang konsisten (keberhasilannya), yakni mencapai 58 persen,” sebut Rapee.

Penerapan SEP, imbuh Rapee, juga merupakan kunci di balik perwujudan good corporate governance pemerintahnya yang membuat ekonomi negara itu bertahan di tengah persaingan global abad ke-21.

“(Capaian itu) tak ada hubungannya dengan keyakinan banyak negara di Asia—termasuk Thailand—bahwa perusahaan yang manajemennya dipegang oleh keluarga yang akan bertahan,” tambahnya.

Banyak orang berpikir, tutur Rapee, perusahaan dengan manajemen yang dipegang turun-temurun adalah bentuk keberlanjutan. Padahal, arti keberlanjutan yang sesungguhnya bukan mengarah pada warisan saja.

Rapee pun mengutip hasil riset PWC, perusahaan rintisan keluarga yang bisa bertahan sampai generasi ketiga hanya 12 persen dari seluruh jumlah perusahaan tercatat di Thailand.

“Pada 2011, Thailand menempati urutan ketiga sebagai negara yang 66 persen perusahaan tercatat  berupa rintisan keluarga atau turun-temurun,” imbuh Rapee.

Pentingnya tanggung jawab sosial

Khusus pada bidang pasar modal yang ia tekuni, Rapee menyebutkan tiga pilar yang bisa dipakai untuk menciptaan ekosistem perusahaan berkelanjutan.

Ketiganya adalah kombinasi dari disiplin yang diciptakan sebagai batasan peraturan, disiplin diri, dan kekuatan pasar itu sendiri.

Hal itu juga yang jadi fokus tema ICS 2017. Ajang pertemuan pimpinan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan para pemikir, pelaku usaha, dan pembicara yang pakar di bidang ekonomi berskala besar itu mengangkat tema besar “Sustainability Beyond Borders”.

Tujuan yang disasar ajang ini adalah mendapatkan solusi dari tantangan perusahaan global, khususnya di Asia.Tema tersebut diangkat untuk menyadarkan betapa pentingnya pola berkelanjutan dalam sebuah bisnis.

Keberlanjutan menjadi perlu karena urusannya lekat dengan dorongan pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab secara lokal maupun internasional untuk melawan dan bertahan dalam persaingan global pada masa mendatang.

“Saya tantang seluruh organisasi atau perusahaan untuk tidak memiliki batasan ide CSR sebagai jalan keluar. Jadilah pelopor yang bergerak melampaui segala batas. Ciptakan kolaborasi CSR di tingkatan regional, atau bahkan bisa multi-sektor untuk menembus batas itu,” kata Tan Sri Fong Chan Onn, Chairman of Enterprise Asia sebagai penyelenggara ICS.

Berdasarkan pengamatannya, Fong yang pernah menjabat sebagai Menteri Sumber Daya Manusia dan Ketua Otoritas Pembangunan Berkelanjutan Malaysia periode 1999-2008 mengatakan, CSR terus bergerak dinamis.

“Dengan demikian, itulah tantangan para pemimpin usaha. Segera transformasi bentuk tanggung jawab sosial. Jangan buat yang biasa-biasa saja,” tegas Fong.

Terlebih lagi, lanjut Fong, tantangan ini sejalan dengan UN Global Compact—gerakan internasional dan sukarela bagi pemimpin bisnis, institusi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di seluruh dunia untuk menerapkan sepuluh prinsip yang salah satunya adalah lingkungan—bentukan PBB.

Inisiatif itu, tutur Fong, terlaksana dengan harapan dapat menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat internasional dan kepentingan bisnis perusahaan.

“Gerakan itu (ada) kerja sama dengan pemerintah anggota PBB. Nanti akan disisir bagaimana capaiannya setelah 15 tahun ke depan. Sekarang (tiap perusahaan) harus dipaksa menerapkan (sepuluh prinsip),  tetapi nantinya harus jadi kesadaran,”  kata Fong lagi.

Hal yang tak boleh terlewat, adalah peningkatan jumlah kemitraan dan aliansi dalam bisnis. Ia juga mengingatkan bahwa kolaborasi global dan multi-sektor akan membuka peluang baru bagi perusahaan.

“Bahkan (dengan ini, perusahaan) bisa jadi lebih unggul dan kompetitif untuk bersaing secara global,” ujarnya.

Sumber: Kompas.com